1. Pembelian barang/jasa, sewa  ≤ Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
2. Pembelian barang/jasa, sewa  > Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi Materai 3.000,-
3. Pembelian barang/jasa, sewa  > Rp.1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

Belanja barang (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),maka tidak dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan PPh. Psl. 22

1. Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh 22
2. Perhitungan PPN dengan NPWP = (100/110) x nilai transaksi x 10%).
3. Perhitungan PPh Psl. 22 dengan NPWP = (100/110) x nilai transaksi x 1,5%)
4. Apabila toko tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPN sebesar  20% dan PPh ps 22 sebesar 3%.

1. Pembelian dibawah Rp 250.000,- cukup dilampirkan nota pembelian berstempel toko dan bertanda tangan penjual.
2. Pembelian dengan nilai pembelian  Rp 250.000,- ke atas dilampirkan nota pembelian berstempel toko dan bertanda tangan penjual dan kwitansi bermaterai yang berstembel dan bertanda tangan penjual.
3. Dokumen kontrak (jika ada, sesuai peraturan dan  nilai pembelian)
4. Bukti setor pajak bila ada pengenaan pajak

-  Pembelian dibawah Rp 250.000,- cukup dilampirkan nota pembelian berstempel toko dan bertanda tangan penjual.

-  Pembelian dengan nilai pembelian  Rp 250.000,- ke atas dilampirkan nota pembelian berstempel toko dan bertanda tangan penjual dan kwitansi bermaterai yang berstembel dan bertanda tangan penjual.

-  Bukti setor pajak bila ada pengenaan pajak

-  Daftar hadir peserta 

-  Laporan kegiatan

Pengenaan pajak pada belanja makan minum tergantung pada ada tidaknya unsur jasa pada pembelian belanja konsumsi

a. Pembelian dalam bentuk dos

    - Pembelian belanja konsumsi dalam bentuk dos maka dikenakan pajak pasal 22. 

    - Pembelian dibawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak dikenakan pajak. 

    - Pembelian dengan nilai pembelian Rp 2.000.000,- ke atas dikenakan PPh 22 dan PPn. 

    - PPh 22 sebesar 1,5% jika memiliki NPWP dan 3% jika tidak memiliki NPWP

b.  Pembelian konsumsi bentuk prasmanan (Penyedianya Katering)

    -  Pembelian konsumsi yang menganjung unsur jasa (prasmanan/katering)) berapapun nilai belanjanya dikenakan pph 23  sebesar 2%  dan tidak dikenakan PPn.

-  Undangan (jika ada)

-  Surat Perintah Tugas

-  SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)

-  Laporan Hasil Kegiatan

-  Foto Kegiatan

-  Tanda Terima Uang bagi pelaku perjalanan dinas yang meliputi uang harian, penginapan, trasport PP (tiket) dan transport lokal (taksi, tol, parkir dll) sesuai dengan bukti pengeluaranyang sah

-  Bukti pengeluaran perjalanan dinas meliputi  tiket PP (pesawat, kereta, bis, travel), gatepass jika memakai pesawat, bill hotel, struk taksi, tol, parkir bandara.

-   Jika dalam perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi/dinas,  untuk BBM ditransaksikan pada rekening belanja BBM.

-  Surat Perintah Tugas

-  Bukti struk BBM

-  Laporan penggunaan BBM

Catatan :  Jika struk BBM menggunakan kertas thermal maka diharuskan dilampirkan fotocopy struk BBM disamping struk asli.

Honorarium diberikan sesuai dengan indeks standard harga yang berlaku pada tahun berjalan (Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang)

Tenaga harian lepas/tenaga teknis/tenaga pendukung teknis merupakan tenaga kerja yang  biasanya melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya berubah terutama menyangkut waktu dan volume pekerjaan. Untuk itu, gaji yang diberikan biasanya dihitung berdasarkan pada kehadiran pegawai per harinya.

Upah tenaga teknis diberikan sesuai dengan standarisasi harga yang berlaku.

Upah tenaga teknis diberikan sesuai dengan standarisasi harga yang berlaku.

Menghitung PPh 21 dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Tentukan besarnya upah harian yang diterima seorang pegawai lepas/tenaga teknis/tenaga pendukung teknis.
2. Apabila upah harian belum melebihi Rp 450.000 dan jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, tidak ada pemotongan PPh pasal 21
3. Jika upah harian telah melebihi Rp 450.000 dan jumlah kumulatifnya dalam bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, PPh pasal 21 adalah upah harian setelah dikurangi Rp 450.000 dikalikan 5 persen. Contoh :  Upah per hari Rp 500.000,- bekerja selama 8 hari, maka penghitungan upahnya Rp 500.000,- x 8 hari = Rp 4.000.000,-.  Penghitungan potongan pajak PPh 21 yang dikenakan (Rp 500.000 - Rp 450.000) x 8 hari x 5 % = Rp 20.000,-                                
4. Jika jumlah upah kumulatif dalam bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 dan kurang dari Rp 10.200.000, PPh 21 adalah upah harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5 persen. Contoh :  Upah per hari Rp 500.000,- bekerja selama 10 hari, maka penghitungan upahnya Rp 500.000,- x 10 hari = Rp 5.000.000,-.  Penghitungan potongan pajak PPh 21 yang dikenakan (Rp 500.000 - Rp 450.000) x 10 hari x 5 % = Rp 25.000,-
5. Jika upah kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000, PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 (cara penghitungan bisa dikonsultasikan dengan bendahara).

Belanja Jasa meliputi belanja pemeliharaan, perbaikan, service, perawatan, catering/prasmanan, dekorasi, percetakan, pengangkutan dll

Batas Akihir SPJ Tahun 2020 adalah pada tanggal 23 Desember 2020.

Sehingga pada tanggal 23 Desember 2020 itu uang kas di Bendahara harus sudah Rp.  0,-

karena dari tanggal 24 s.d 31 Desember 2020 merupakan hari libur cuti bersama Nasional

SPJ dari tiap Seksi atau Subag harus sudah ditutup buku dan saldo panjar sudah Rp.  0,- pada tiap-tiap akhir bulan dan dikumpulkan di Bendahara Pengeluaran Dinas.

Apabila ada SPJ yang bisa langsung dipertanggungjawabkan sebelum akhir bulan harus segera disusun dan dikirim ke Bendahara Pengeluaran Dinas.

ALur Pencairan Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencairan UP dapat dijelaskan sebagai berikut

Pekerjaan yang dapat dilakukan secara Swakelola adalah :