Kabupaten Semarang – Dinas Sosial Kabupaten Semarang menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka studi komparasi terkait pengelolaan data kesejahteraan sosial, pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta berbagai program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang tersebut dihadiri oleh jajaran DPRD Kabupaten Pekalongan dan pejabat struktural Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Semarang memaparkan berbagai strategi dalam menghadapi peningkatan jumlah data pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini menjadi basis data utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.

Dalam paparannya, Dinas Sosial Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah data DTSEN memerlukan pengelolaan yang lebih optimal agar data yang tersedia tetap akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Untuk mendukung proses tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Semarang melibatkan operator di setiap desa dan kelurahan yang berperan aktif dalam melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data masyarakat secara berkala.

Keberadaan operator desa dinilai sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam memastikan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera dilaporkan dan diperbarui dalam sistem. Melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Sosial, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain membahas DTSEN, Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga menjelaskan mengenai penanganan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang mengalami penonaktifan. Dalam praktiknya, masyarakat yang status PBI-nya dinonaktifkan dapat diusulkan kembali melalui mekanisme pemutakhiran data DTSEN apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, validitas data menjadi faktor penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan PBI dan membantu proses pengusulan kembali bagi warga yang layak menerima bantuan. Dengan dukungan operator desa, proses penanganan aduan maupun usulan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Semarang turut memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dilaksanakan, di antaranya program pemberdayaan sosial bagi keluarga rentan, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, serta penguatan layanan sosial berbasis masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Semarang, khususnya dalam penguatan sistem pengelolaan data sosial melalui keterlibatan operator desa dan upaya menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan sosial maupun PBI.

Melalui kunjungan kerja ini diharapkan terjalin pertukaran pengalaman dan praktik baik antar daerah, sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat semakin efektif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan pertukaran cendera mata sebagai simbol penguatan kerja sama antar daerah.